Pendahuluan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kembali mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur tentang Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK). Dalam aturan baru ini, badan usaha diwajibkan untuk melakukan resertifikasi SBUJK minimal satu bulan sebelum masa berlaku habis. Jika badan usaha tidak melakukan permohonan resertifikasi dalam waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan atau harus mengajukan penutupan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Regulasi ini berdasarkan:

• SK Dirjen Binkon No.144 Tahun 2022

• PP No. 05 Tahun 2021 Pasal 100 dan Pasal 102

Pentingnya Resertifikasi SBUJK

SBUJK merupakan dokumen wajib bagi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sertifikasi ini menunjukkan legalitas dan kompetensi perusahaan dalam menjalankan proyek konstruksi. Dengan adanya kewajiban resertifikasi ini, diharapkan badan usaha dapat terus menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Ketentuan Resertifikasi SBUJK

Berikut adalah beberapa poin penting dalam regulasi terbaru:

1. Batas Waktu Resertifikasi

   • Resertifikasi SBUJK harus diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis.

   • Jika tidak mengajukan dalam waktu yang ditentukan, SBUJK dianggap tidak berlaku, yang dapat menghambat operasional perusahaan.

2. Sanksi bagi Badan Usaha yang Tidak Melakukan Resertifikasi

   • Sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   • Badan usaha yang tidak melakukan resertifikasi wajib melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.

3. Proses Resertifikasi

   • Pengajuan dilakukan secara online melalui sistem OSS.

   • Badan usaha wajib mengunggah dokumen persyaratan yang telah diperbarui.

   • Proses verifikasi dilakukan oleh lembaga terkait sebelum sertifikat baru diterbitkan.

Dampak bagi Badan Usaha

Regulasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan jasa konstruksi, baik dari segi administratif maupun operasional. Berikut beberapa implikasi dari aturan ini:

• Peningkatan Kepatuhan Perusahaan Dengan adanya regulasi ini, badan usaha harus lebih disiplin dalam memperbarui dokumen legalitasnya untuk menghindari sanksi yang berpotensi merugikan.

• Dampak Finansial Keterlambatan dalam melakukan resertifikasi dapat menyebabkan proyek tertunda atau bahkan batal akibat legalitas yang tidak berlaku, yang tentu berdampak pada finansial perusahaan.

• Efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi Dengan melakukan resertifikasi tepat waktu, badan usaha dapat lebih fokus dalam menjalankan proyek tanpa gangguan administrasi yang mendadak.

Kesimpulan

Regulasi terbaru dari Kemen PUPR terkait resertifikasi SBUJK adalah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang memiliki SBUJK harus segera menyesuaikan diri dengan kebijakan ini untuk menghindari sanksi atau bahkan penutupan usaha. Pastikan untuk selalu memantau masa berlaku SBUJK dan segera melakukan resertifikasi agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar.

📌 Apakah perusahaan Anda sudah siap menghadapi regulasi ini? Jangan sampai telat resertifikasi! Segera lakukan pengecekan dan ajukan resertifikasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

🚀 Bagikan informasi ini kepada rekan bisnis Anda agar mereka juga siap menghadapi perubahan regulasi!